Anggaran Besar, Mengapa Kualitas Jeblok?

449

Pendidikan di Indonesia

Oleh: Mochamad Makruf

KETIKA saya mengikuti program Pertukaran Pemuda Indonesia-Australia (Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) )pada 1993-94 , saya memilih magang kerja sebagai guru Bahasa  Indonesia di Millmerran State School P-10, 19 Simmons St,  Millmerran, Queensland (Qld) 4357, Australia.

Ketika itu saya mengajar di kelas tiga. Apa yang diajarkan oleh guru kepada para siswa? Ini yang menarik.   Karena sistem pengajaran seperti ini ketika itu di Indonesia belum ada.

Guru meminta anak-anak mengumpulkan sesuatu dari alam, di lingkungan sekitar rumahnya. Mereka diminta membawanya ke sekolah dan menerangkan barang apa yang dibawanya di depan kelas.

Esoknya, seorang anak membawa sebongkah batu kali kecil. Dia dengan lancar menjelaskan kronologi bagaimana memperoleh batuan tersebut dan termasuk jenisnya di depan kelas.  Setelah penjelasan usai, guru meminta siswa lainnya menanyakan terkait penemuan batu itu. Ada diskusi interaktif soal penemuan batu.

Sejak di kelas awal SD, anak-anak Australia sepertinya sudah terbiasa diajarkan riset, berpikir kritis, dan curious (rasa keingintahuan tinggi). Ini yang menjadikan Australia meski tanah luasnya dan gersang namun bisa menjadikan negara ini maju.

Ya, gersang. Di Millmerran adalah kawasan desa. Letaknya sekitar 213 kilometer atau 2,5 jam perjalanan dari Brisbane, ibu kota Qld. Bila Anda memasuki kawasan desa, kiri kanan hanya ada tanaman gum tree seperti pohon Akasia, dan gandum. Bila gandum sudah panen, maka akan dibakar. Lahan gandung berubah hitam merangas.

Kondisi cuacanya juga ekstrem. Di kala siang sangat  terik sekali. Bila malam hari, dingin sekali. Jarang orang cangkruk atau kongkow di depan rumah atau pojok kampung. Suasana itu hanya ada di Indonesia. Di Australia sepi sekali.

Sebagian besar warga desa ngopi hanya di akhir minggu. Di desa saya itu,  ada semacam bar, di situ ada  satu meja billiard dan ada  tiga mesin rollet seperti di Las Vegas. Kita masukan uang koin 1 dollar dan kita tekan tuas, mesin berproses dan bila beruntung uang keluar puluhan dollar.

Di Millmerran juga kawasan desa lainnya, untuk menanam seperti sayuran atau bunga-bunga yang hijau–harus memakai rumah kaca atau green house. Beda dengan di Indonesia. Seluruh alam sudah green house. Tinggal tanam, tunggu dan tumbuh. Kita harus bersyukur hidup di negeri ini. Negeri tanah surga.

Millmerran State School P-10, Qld, Australia/foto/istimewa.

Pertanyaannya mengapa Australia lebih maju dibanding Indonesia? Padahal penduduknya 25, 7 juta  (2021) dibanding Indonesia, 275,672 juta di tahun yang sama.

Seperi dikutip dari Investopedia, Australia menduduki ranking ke-13 negara ekonomi terbesar di dunia.  GDP (Gross Domectic Product) 2019, mencapai USD 1,40 triliun, dan PPP (Power Purchasing Parity)  atau daya beli masyarakat disesuaikan (adjusted) GDP, USD 1.36 triliun. GDP 2019 ada kenaikan  2.2 persen.

Sedangkan,  Indonesia menduduki rangking ke-16. Dengan GDP 2019 USD, 1.12 triliun.  Dan,  daya beli masyarakat  disesuaikan GDP,  USD 3.34 triliun. Kenaikan GDP 2019, 5.0 persen.

Namun, catatan terakhir di investopedia itu yang bikin miris Indonesia. Domestik Indonesia performa jelek (tidak berkualitas), kurangnya pembangunan infrastruktur, dan korupsi di pemerintahan yang masih menjadi masalah terhadap kebangkitan ekonomi.

“However, regional inequality, lack of infrastructure, and governmental corruption remain problems for Indonesia’s rising economy”

Balik ke dunia pendidikan, pada Desember 2019, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau organisai kerjasama ekonomi dan pembangunan, me-release PISA (Program for International Student Assessment) 2018. Hasilnya, skor Indonesia jeblok. Rankingnya 73 dari 78 negara yang disurvei.

Padahal, anggaran pendidikan besar sekali. Sejak 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.

Pada APBN 2021 saja, anggaran pendidikan Rp  550 triliun. Dari total itu, Rp 81,5 triliun dikelola Kemendikbud. Sisanya disebar ke pemda sebagai DAK dan kementerian lain.

Dilansir dari Antara,  total anggaran itu rinciannya antara lain bagi program PAUD dan wajib belajar 12 tahun sebesar Rp 11,8 triliun, pemajuan pelestarian bahasa dan kebudayaan Rp 1,08 triliun. Kemudian, kualitas pengajaran dan pembelajaran Rp 12,2 triliun, pendidikan tinggi Rp 28.2 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp 4,6 triliun, serta dukungan manajemen Rp 23,4 triliun. Anggaran besar tapi kualitas pendidikan masih jeblok.

PISA 2018, INDONESIA RANKING KE-73 DARI 78 NEGARA

Ranking PISA 2018

PISA 2018 adalah sudah memasuki edisi ke-8 sejak PISA kali pertama digelar pada 1997.  Setiap tes PISA  fokus pada siswa berusia 15 tahun yang menitik beratkan pada  kemampuan membaca (reading), mengerjakan matematika (mathematic), dan ilmu pengetahuan (science).

Indonesia ranking ke-73 dari 78 negara di PISA 2018.

Dalam kemampuan membaca literasi, siswa Indonesia menunjukan skor  371 poin dan di bawah angka rerata nilai PISA negara anggota OECD yakni  487 poin. Skor Indonesia ini turun 26 poin dibanding PISA skor 2015, 397. Menariknya, kemampuan siswa perempuan di PISA 2018 ini lebih bagus dibanding lelaki dangan angka statistik unggul 25 point dibanding lelaki. (Rerata anggota OECD, perempuan unggul 30 poin).

Kemampuan mengerjakan matematika siswa Indonesia meraih skor  379 poin dan ini di bawah angka rerata skor anggota OECD,  489 poin. Skor Indonesia ini turun 7 poin dibanding skor 2015, 386.

Siswa perempuan pada 2018 ini unggul  10 poin dibanding siswa laki( Rerata skor anggota OECD unggul lelaki 5 poin dibanding perempuan).

Kemampuan siswa Indonesia mengerjakan soal-soal ilmu pengetahuan (science) dengan skor 396 poin. Ini di bawah skor rerata anggota OECD yakni  489 poin. Skor Indonesia ini turun 7 poin dibanding skor 2015, 403. Kemampuan siswa perempuan pada 2018  unggul 7 poin dibandig lelaki (Rerata skor anggota OECD, unggul  2 poin untuk perempuan).

Hasil PISA 2018 ini baru diumumkan secara resmi pada 3 Desember  2019. Data ini meliputi riset pada sekitar  600,000 siswa pada  79 negara anggota OECD, termasuk  China, yakni  Beijing, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang. China menduduki ranking pertama dengan skor 555 (reading), 591 (methematic), dan 590 (science).

Ranking dua, Singapura,  menyusul kemudian, Makao, Hongkong, Estonia, Kanada, Finlandia, Irlandia, Korea Selatan, dan Polandia. Australia sendiri ranking ke-16 di bawah Jepang, Inggris. Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Swedia.

Khusus Indonesia, survei ini diikuti 12,098 siswa berusia 15 tahun dari 397 sekolah di seluruh Indonesia. Angka itu mewakili  3.7 juta siswa Indonesia yang berusia  15 tahun.

Skor Indonesia ranking ke-9 terendah di bawah empat negara Asia Tenggara yakni  Singapura,  Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.

Apa usaha Indonesia dalam meningkatkan PISA 2018 ketika PISA 2015 juga kategori di bawah skor 400?

Seperti ditulis theaseanpost.com, “Why Did Indonesia Fare Badly in PISA 2018? Pada  23 Juli 2018, Mendiknas saat itu  Muhadjir Effendy melakukan pertemuan  bilateral dengan Menteri Pendidikan dan Pelatihan  Vietnam, Professor Phung Xuan Nha di  Hanoi.

Pertemuan itu memperkuat komitmen dua negara untuk melanjutkan implementasi  memorandum of understanding (MoU) kerjasama pendidikan yang ditandatangani pada  23 Agustus, 2017. Harapan hasil pertemuan ,  bisa  memperkuat kerjasama di bidang pendidikan bagi kedua negara, khususnya pelatihan sekolah kejuruan dan meningkatkan kapasitas kemampuan guru.

Pada Agustus 2018, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berlangganan data base e journal scientific  yang bisa diakses oleh para peneliti, dosen-dosen,  mahasiswa dan  lembaga non pemerintah secara gratis. Biaya berlangganan tersebut  sekitar Rp 14,8 miliar untuk satu tahunnya–yang berharap bisa membantu para tenaga akademisi Indonesia untuk menghasilkan karya asli riset dan jurnal ilmu pengetahuan.

Namun, segala daya upaya itu ternyata hasilnya bisa dilihat di PISA 2018, skor Indonesia jeblok dibanding PISA 2015.

Laporan PISA menyebutkan sekitar 60 persen siswa Indonesia merasa guru-gurunya tidak pernah menolong mereka secara langsung bila ada kesulitan dalam belajar atau mengubah materi sesuai kebutuhan siswa.

Tambahan lagi, 65 persen mereka mengakui bahwa guru-gurunya jarang sekali memberikan feedback atau respon terhadap persoalan siswa.  Kuncinya harus reformasi sistem pendidikan antara lain rekrutmen dan pemilihan guru-guru berkualitas.

Bagaimana solusi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyiapkan lima strategi untuk menjalankan pembelajaran holistik demi mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Dalam rilis di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ada 5 (lima) strategi yang dilakukan Nadiem.

1/ Kepala sekolah dipilih dari guru-guru terbaik Strategi Transformasi kepemimpinan sekolah dilakukan dengan memilih generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Kemendikbud akan mengembangkan marketplace bantuan operasional sekolah (BOS) online. “Marketplace BOS online bertujuan memberikan kepala sekolah fleksibilitas, transparansi, dan waktu meningkatkan kualitas pembelajaran,” imbuh Mendikbud.

2/Mencetak generasi guru “baru” Untuk meningkatkan kompetensi guru, Kemendikbud akan melaksanakan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan generasi guru baru.

Kemendikbud juga akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain.

3/Menyederhanakan kurikulum Guru didorong untuk mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu, akan dilakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala.

4/AKM sebagai pengganti Ujian Nasional Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS).

5/ Platform teknologi pendidikan berbasis mobile Kemendikbud akan mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak. Selain itu, juga menggunakan platform teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (education technology) kelas dunia.

Termasuk menggerakkan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh Indonesia. “Dengan semua strategi ini diharapkan pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis,” tutup Nadiem.

Program Mendiknas sangat bagus dan perlu didorong. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, SDM-SDM terdiri kasek dan guru yang sebagian besar sudah sepuh sepertinya belum mumpuni. Mereka tidak terbiasa menerima pemikiran-pemikiran Mas Menteri yang jebolan Harvard University yang straight to the point (langsung ke pokok permasalahan) dan what is the result (bagaimana hasilnya).

THE PROBLEM IS STILL ABOUT THE MONEY

Karena itu harus ada reformasi sistem pendidikan nasional. Selain lima poin diungkap Mas Menteri perlu juga ada perubahan kurikulum, buku tematik tidak relevan lagi. Seharusnya balik ke mata pelajaran yang menekankan riset di lapangan. Misalkan seperti metode pendidikan SD di Australia.

Dan memang, dunia pendidikan di Indonesia harus terbiasa dengan riset dan penemuan baru baik teknologi, bidang ketahanan pangan dan bidang lainnya.

Daripada dana pendidikan yang melimpah direalisasikan DAK buku perpustakaan serta pengadaan IT kecuali pembangunan fisik, lebih baik digunakan merangsang  minat para siswa atau mahasiswa untuk riset terkait penemuan baru.

Pemerintah pusat dan daerah harus menggelar lomba riset atau penemuan teknologi baru. Dana DAK bisa digunakan untuk hadiah dan pengembangan hasil riset tersebut lebih lanjut.  Gelaran ini nanti seperti gelaran Pulitzer Prize bidang jurnalistik di Amerika Serikat.

Komunitas-komunitas riset harus mulai didirikan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Kepala sekolah sebagai manajer sekolah harus berperan aktif. Fokus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing.

Bukan malahan membesarkan perkumpulan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) untuk SMP dan SMA serta K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) untuk SD yang kini tidak efektif dan melenceng dari tujuan awal dibentuknya perkumpulan tersebut.  Ada indikasi perkumpulan ini cenderung giat bila membahas proyek-proyek pendidikan yang berbau uang.

Ikrim Zain, seorang guru dalam kompasiana.com menulis K3S yang diharapkan dapat menjadi tumpuan bagi sekolah-sekolah dalam meningkatkan prestasinya malah menjadi bumerang. Hanya sekadar ajang kumpul belaka atau bahkan menjadi ajang pengerukan uang sebanyak-banyaknya bagi oknum Kepala Sekolah yang bermain di dalam kegiatan K3S. Demikian pula MKKS.

Mantan Wakil Ketua KPK Basaria  Panjaitan pernah menyebutkan bahwa korupsi banyak ditemukan di dunia pendidikan. Potensi itu ada di tingkat provinsi hingga kabupaten/ kota.

“Faktanya justru di bidang pendidikan ini yang paling banyak ditemukan korupsi. Ini fakta yang ada di KPK. Baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Karena anggaran di sana banyak, anggaran pendidikan 20 persen dari APBN,” ujar Basaria seperti dikutip dari Detiknews (19/3/18).

Lebih lanjut Basaria mengatakan seharusnya tempat pendidikan terbebas dari korupsi. Itu karena, bidang pendidikan merupakan garda terdepan untuk mendidik anak-anak bangsa.”Ini yang harus kita kawal supaya dana yang kita pungut dari masyarakat dimanfaatkan dengan baik oleh para pendidik dari tingkat kementerian sampai daerah untuk pendidikan anak-anak. Dan, ini jadi perhatian KPK,” ujarnya.

Menurut penulis, Kepala Dinas Kabupaten/Kota juga memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfir scientific di wilayahnya bukan sebaliknya.

Karena saat ini, ada indikasi penerbit besar mudah saja memaksakan kepala dinas kabupaten/kota agar bukunya bisa dibeli sekolah-sekolah di wilayahnya. Tentu ada syaratnya,  bribery (suap).

Meski Kemendiknas sudah mengharuskan pembelian buku pelajara harus melalui marketplace online, masih banyak sekolah-sekolah dekat kota besar menggunakan pembelian buku secara tunai. Ini yang salah kepala sekolah atau kepala dinasnya?

Jadi sepertinya kualitas pendidikan kita jeblok diduga ada masih permasalahan yang berbau uang. Digrojok triliunan Rupiah pun untuk menigkatkan kualitas pendidikan bila oknum SDM-nya betmental masih korup percuma saja. Bagi mereka memikir kualitas pendidikan anak didik tidak penting yang terpenting dana berlimpah.

Semoga, ke depan ada reformasi pendidikan di Indonesia. Komunitas riset banyak bermunculan di sekolah dan perguruan tinggi. Dan,  masa depan Indonesia lebih baik lagi. (*)

* Wartawan Madya-PWI-Dewan Pers & Alumni AIYEP 1993-94.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here