Jakarta, Pijaronline.net – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memberi dukungan untuk industri sawit Indonesia lebih berkelanjutan. Badan Layanan Umum (BLU) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mempaparkan hal itu dalam konferensi pers akhir tahun 2019 di Jakarta, Kamis (19/12).
Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami mengatakan, sejak dibentuk pada pertengahaan 2015 hingga saat ini, BPDPKS telah berhasil melakukan dukungan dana pada berbagai program pemerintah. Di antaranya untuk penyaluran dana dukungan program biodiesel.
Penyaluran dukungan dana biodiesel ini selain dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia kepada impor minyak solar dan minyak mentah. Selain itu, juga merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menciptakan stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di dalam negeri.
“Dengan kemampuan menyerap kelebihan crude palm oil (CPO) di pasar domestik, program biodiesel telah mendorong keseimbangan pasar menuju tingkat harga yang lebih baik dibandingkan periode sebelum BPDPKS didirikan,” jelas Dono.
Sejak 2015 sampai saat ini, program biodiesel telah mempertahankan tingkat harga CPO rata-rata di atas USD550/ton.
BPDPKS juga aktif dalam dukungan dana guna persiapan program B30 di awal 2020. Di antaranya melalui dukungan dana untuk keperluan uji coba mesin dan bahan bakar biodiesel. Termasuk sosialisasi program biodiesel kepada masyarakat.
Program yang tidak kalah penting dalam mempertahankan komoditas utama di Indonesia ini adalah program peremajaan sawit rakyat. Ini untuk meningkatkan produktivitas kebun swadaya dan memenuhi permintaan minyak nabati dunia yang diproyeksikan akan terus meningkat.
“Untuk menyukseskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), BPDPKS turut memberikan dukungan dengan menyalurkan bantuan dana sebanyak Rp 25 juta per hektare per petani,” katanya.
Sampai dengan bulan November 2019 telah tersalur dana PSR sebesar Rp 2,4 triliun dengan luasan lahan sebesar 98.869 hektare. Juga dan melibatkan 43.881 pekebun yang tersebar di 21 provinsi dan 106 kabupaten di Indonesia.
Pencapaian tersebut meningkat drastis pada 2019, yaitu peningkatan penyaluran dana sebesar 622 persen dibandingkan 2018. Hal itu disebabkan adanya penyempurnaan pada proses bisnis dukungan dana peremajaan. Di antaranya penyederhanaan proses yang semula terdiri dari 14 persyaratan, saat ini disimplifikasi menjadi 8 persyaratan.
Selain itu, untuk memberi akses yang lebih luas kepada para petani yang membutuhkan dana peremajaan. Sejak pertengahan 2019 telah diluncurkan program Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat On-line (PSR On-line).
Narasumber dalam acara tersebut antara lain Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko Catur Aryanto Widodo, Direktur Penghimpunan Dana Sunari, Direktur Penyaluran Dana Edi Wibowo, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Kabul Wijayanto, dan Plt Direktur Kemitraan Muhammad Ferian.(dan)