Laporan Dana Desa Fiktif, Mantan Pj Kades Masuk Bui

390
Polisi menujukkan barang bukti korupsi dana desa Desa Lerpak, Bangkalan. (Foto: Istimewa)

Bangkalan, Pijaronline.net – Mantan Pj Kepala Desa (Kades) Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan diamankan oleh petugas Polres Bangkalan. Hal ini terkait kasus dugaan korupsi dana desa (DD) tahun 2016 dengan total kerugikan negara Rp 316 juta lebih.

Identitas Pj Kades Lerpak 2016 tersebut diketahui berinisial MS (50), warga Desa Campor, Kecamatan Geger. Dia berstatus PNS di kantor Kecamatan Geger. Selain mengamankan mantan Pj kepala Desa Lerpak, polisi juga mengamankan MR (31), warga desa setempat sebagai pelaksana kegiatan.

Kedua tersangka saat ini sudah mendekam di balik jeruji mapolres. Senin mendatang memasuki tahap kedua penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum (JPU).

Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra di hadapan para awak media mengatakan, kasus dugaan korupsi DD tersebut tahun anggaran 2016, proses penyidikan dimulai akhir 2018. Pada tanggal 16 Desember 2019, setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan berkas oleh jaksa penuntut umum (JPU), kasus ini dinyatakan lengkap.

“Kedua tersangka ini membuat LPJ keuangan fiktif, yaitu kegiatan 7 proyek pembangunan, 17 kegiatan yang dibuat seolah-olah, sehingga hasil audit BPKP ditemukan kerugian negara sebesar Rp 316 juta lebih,” ungkapnya, Sabtu (21/12)

Rama menambahkan, barang bukti (BB) yang berhasil diamakan dari perkara tersebut uang tunai Rp 7 Juta dan sejumlah dokumen dan bukti surat.

“Dari 17 kegiatan fiktif itu di antaranya honor nara sumber musdes, honor tim panitia, dan 7 kegiatan proyek pembangunan. Salah satunya pembangunan jalan aspal tidak dikerjakan sesuai spesifikasinya, ada mark up, dan manipulasi,” tegas kapolres.

Menurut Rama, peran mantan pj kades menyerahkan pengeloaan dan pembelanjaan APBDes kepada MR yang bukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan juga bukan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD).

“MR tidak punyak kapasitas, namun diberi kepercayaan sehingga negara dirugikan dan LPJ keuangan dibuat seolah-olah,” tegas Rama.

Rama menambahkan, para tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ancaman kuruangan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat satu tahun, dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp  50 juta dan paling banyak Rp. 100 juta,” pungkasnya.(dan)