Second Wave Covid-19 di Malaysia
Oleh: Mochamad Makruf
BAGAIMANA kabar terbaru penanganan gelombang kedua (second wave) Covid-19 di Indonesia? Pada Jumat (2/7), Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat di Pulau Jawa dan Bali yakni pada 44 kabupaten /kota di 6 provinsi. Ini sebagai respon lonjakan positif Covid yang semakin meninggi.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Rabu (30/6), pukul 12.00, menunjukan ada penambahan 21.807 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Angka ini merupakan rekor penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi di Indonesia. Saat ini total kasus Covid-19 mencapai 2.178.272 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.
Maka, PPKM Darurat perlu dilakukan. PPKM ini nanti ada pembatasan keramaian di masyarakat. Jam operasional restoran hanya buka sampai pukul 17.00, setelah itu pelayanan take away sampai pukul 20.00. Mall ditutup. PPKM Darurat ini nanti berlaku selama 2 minggu. Mulai 3 sampai 21 Juli 2021
Pemilihan 44 Kabupaten/kota di Jawa dan Bali itu sebagai prioritas pemberlakuan PPKM Darurat didasarkan atas penilaian indikator laju penularan yang diterbitkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Mikro Darurat. Ini disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi.
Penerapan PPKM Darurat sebagai langkah positif. Namun, menurut penulis, langkah pemerintah tersebut masih soft atau moderat. Kurang extreme. Bila angka kasus Covid lebih tinggi dibanding serangan first wave (gelombang pertama), seharusnya pemerintah sudah melakukan lockdown.
PSBB pada Covid pada serangan pertama lebih tegas penerapan hukumnya dibanding PPKM saat ini. Istilah PPKM terkesan pembatasan skala mikro. Masyarakat menganggap pembatasan skala kecil. Mereka pun tidak takut.
Efeknya suasana saat ini pun masih seperti era normal. Banyak kendaraan baik umum maupun pribadi masih ramai lalu lalang di jalan-jalan utama. Mall, pasar dan pusat-pusat bisnis lainnya juga masih ramai. Bahkan, kedai makanan yang pemesanan via online terkadang masih dijejali pengunjung yang antre memperoleh makanan meski hanya berupa berupa makanan mie.
Jadi pemakaian istilah PPKM seharusnya diganti istilah PSBB yang cenderung lebih strict. Karena PPKM ini seperti masih dianggap biasa oleh masyarakat. Mereka sepertinya tidak ada rasa takut terserang Covid dan beraktivitas seperti era normal. Ini yang harus diubah. Karena Covid di second wawe ini lebih cepat sebarannya dibanding di first wave.
Indonesia seharusnya sudah menerapkan lockdown. Ya…lockdown. Semua aktivitas bisnis dihentikan total kecuali kegiatan bersifat emergency. Bila ada pelanggar harus dikenakan denda. Pemerintah harus mengucurkan BLT untuk semua warga tanpa syarat. Bila PPKM Darurat hanya 2 minggu, maka siapkan dana BLT untuk 2 minggu.
INTIP KEBIJAKAN MALAYSIA
Kebijakan lockdown ini seperti dilakukan pemerintah Malaysia. Sejak 5 Mei 2021 sampai saat ini, Malaysia masih lockdown. Ini seperti dikatakan Saiful Anuar, rekan penulis yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurutnya kegiatan bisnis, mall, pasar aktivitas dihentikan kecuali apotek dan restoran. “Kedai makanan boleh buka mulai pukul 06.00 sampai 22.00. Tidak boleh makan di restoran tapi harus dibawa pulang atau take away,” kata Syaiful.
Stasiun bus mulai buka pukul 08.00 sampai 20.00. “Transportasi umum tetap ada tapi hanya untuk urusan emergency. Karena bila kita keluar tanpa disertai surat izin polisi, maka terkena denda RM 1500 (IDR 5,2 juta),” jelasnya.
Data per 30 Juni 2021, ada penambahan kasus baru Covid di Malaysia, yakni 6.276 dan total keseluruhan kasus 751.979. Dari 16 negeri di Malaysia, Negeri Selangor tertinggi kasus baru Covid, yakni 2.836 kedua, Negeri Sembilan, 644 dan ketiga Kualalumpur, 625 “Penyebaran Covid saat ini lebih cepat dibanding sebelumnya,” kata Saiful.
Menurut penulis, total kasus Malaysia ini hanya 34,5 % dari total kasus Covid di Indonesia. Dan, memang Malaysia dan Indonesia tidak bisa dibandingkan secara head to head dalam penanganan Covid. Karena jumlah penduduk Malaysia per akhir 2020, hanya 32,73 juta jiwa atau sekitar 12 persen dari total penduduk Indonesia yakni 271.349.889 (2020).
Penduduk Malaysia ini jumlahnya lebih kecil dibanding penduduk Provinsi Jawa Tengah, 36, 5 juta.Padahal Indonesia masih memiliki dua provinsi padat lainnya yakni Jawa Barat 48,2 Juta dan Jawa Timur 40, 6 Juta. Dan, DKI Jakarta 10,5 juta jiwa. Jadi penanganan Covid di Indonesia lebih kompleks.
BKC MULAI 1 JULI-DESEMBER 2021
Tapi menarik untuk diamati cara penanganan Covid di negeri jiran ini. Selain lockdown, yang terbaru mulai 1 Juli 2021, Malaysia meluncurkan Pemulih (Paket Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi) untuk warga yang berhenti bekerja karena Covid. Berapa besar dananya? Dananya RM 380 billion (miliar) atau IDR 1,3 kuadriliun (Kurs 1 RM = IDR 3500) untuk BLT atau subsidi bagi semua warga. Dan, masih banyak bantuan lainnya, termasuk subsidi BBM, listrik, para pedagang, anak baru lulus sekolah dan bahkan untuk para majikan.
Dana mencapai kuadriliun jarang dikeluarkan Indonesia. Hanya Menteri Pertahanan, Prabowo pernah mengajukan proposal dana APBN sebesar 1,7 kuadriliun untuk pemenuhan alat pendukung pertahanan Indonesia periode 2020-2024 (Prabowo Minta Anggaran Pertahanan Rp 1,7 Kuadraliun, Berapa Triiun? (Kompas.com (1/6)).
Kuadriliun adalah 15 angka nol. Seribu satu triliun adalah 1 kuadriliun. Hitungan anggara Malaysia mudah menapai angka itu karena kurs RM 1 saat ini sudah Rp 3500. Indonesia bisa terbiasa angka kuadriliun bila GNP (Gross National Product) atau pendapatan per kapita Indonesia sudah tinggi. Pada Maret 2021, GNP Malaysia, USD 89.841 dengan jumlah penduduk 32 Juta. Angka ini turun dibanding Desember 2020, yakni USD 90.480.
Sedangkan, GNP Indonesia pada Maret 2021, USD 272.418 dengan jumlah penduduk 271 juta.Angka GNP ini turun dibanding Desember 2020 yakni USD 266.440.
Balik ke BLT Malaysia. BLT Malaysia dinamai Bantuan Khas Covid (BKC). Penerimanya terdiri kategori Miskin Tegar, B40, dan M40 baik berkeluarga maupun bujang. Klasifikasi ketegori penerima didasarkan pada income per bulan. Kategori miskin tegar, income RM 1500 (IDR 5,2 juta) ke bawah per bulan, B 40 income RM 4000 (IDR 14 juta) ke bawah, dan M 40 income RM 6000 (IDR 21 juta) ke bawah.
Penerima BKC ini sepertinya semua warga Malaysia. Karena ada kategori T20 dengan income RM 10 ribu (IDR 35 juta) ke bawah per bulan juga sebagai penerima. Ini berbeda dengan di Indonesia. Bantuan tunai hanya untuk warga miskin atau berdampak. Padahal Covid menyerang semua warga dan tidak mengenal miskin atau kaya.
Berapa besaran BKC Malaysia? Ini rinciannya. Miskin tegar berkeluarga menerima RM 1300 (IDR 4,5 juta) per bulan, bujang RM 500 (IDR 1,7 juta) per bulan. Kategori B40, keluarga menerima RM 800 (IDR 2,8 juta) per bulan, bujang RM 200 (IDR 700 ribu) per bulan. Kategori M 40 keluarga menerima RM 250 (IDR 875 ribu) per bulan dan bujang RM 100 (IDR 350 ribu) per bulan.
Syaiful mengaku masuk kategori B40 keluarga dan menerima RM 800 per bulan. ”Bantuan ini, mulai kami terima pada 1 Juli sampai Desember 2021. Paket Pemulih ini memang dialokasikan sampai akhir tahun 2021,” katanya.
Pandemi Covid kata Syaiful sangat memukul perekonomian Malaysia. Industri wisata di Malaysia jatuh. Dia dan rekan-rekan operator wisata lainnya merasakan imbasnya. ”Pada 2019, sebelum Covid, saya bisa memperoleh income RM 5000 (IDR 17,5 juta) per bulan. Setiap minggu selalu ramai penumpang khususnya para wisatawan overseas. Kini sepi,” kata pria pengelola private taxi untuk wisatawan yang berkunjung ke Malaysia.
Penulis sendiri memanfaatkan jasa Bang Syaiful, penulis memanggilnya, dua kali pada 2019. Pertama dengan keluarga pada Februari 2019 dan pada April 2019 dengan membawa rombongan, 15 orang dengan paket wisata Malaysia KL dan Genting 3 hari 2 malam.
Pelayan tranportasinya sangat memuaskan. Karena saat itu, kami membutuhkan dua kendaraan. Satu milik Pak Amarul dan satunya milik Syaiful, saya memanggil. ”Selain driver private taxi, saya sekaligus guide,” ujarnya saat itu.
Karena lockdown, pemerintah Malaysia mengintruksikan bank-bank dan lembaga pembiayaan untuk menangguhkan pembayaran angsuran rumah, mobil, dan pinjaman pribadi bagi para nasabahnya selama 6 bulan yakni Juli sampai Desember 2021. ”Karena, dari mana kami bisa bayar angsuran? Karena pendapatan kami hanya mengandalkan KCD dari pemerintah,” jelas Syaiful.
Bagaimana vaksinasi anti Covid? Berapa persen warga Malaysia yang sudah di-vaksin? “Sampai saat ini sudah sekitar 65 persen. Target 100 persen selesai vaksiniasi pada Desember 2021,” kata Syaiful.
PROGRAM KIBARKAN BENDERA PUTIH
Selain BKC, pada 1 Juli, pihak swasta yakni 99speedmart menggelar program “Kempen Kibarkan Bendera Putih” (Untuk Mereka yang Membutuhkan). Isinya “Naikan Bendera Putih Jika Memerlukan Bantuan, Kehabisan Makanan dan Barang Keperluan! Jangan Ambil Tindakan Yang Merugikan Diri dan Orang Tersayang. #Jangan Malu#KitaJaga Kita.
Bila ada warga yang kekurangan bahan pokok, segera kibarkan bendera merah putih. Kirim WA dan sebutkan alamatnya dan foto rumah yang memasang bendera putih. 99speedmart menyediakan 1000 paket sembako yang siap dikirim dalam waktu 24 jam. Program ini berlaku mulai 1 Juli sampai 14 Juli 2021. Namun program ini khusus rumah-rumah yang dekat outlet 99speedmart
Sementara itu, Kantor Agama Islam juga menurunkan program “Permohonan Bantuan Zakat Kecemasan MAIWP 3.0. Ternyata zakat juga bisa diperuntukan bagi warga berdampak Covid di Malaysia. Syaratnya antara lain golongan B40 yang berdampak pendapatannya, tinggal di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya. ”Saya berdoa agar pandemi Covid cepat berlalu. Keluarga bapak di Indonesia semoga sehat selalu dan terlindungi dari Covid-19,” pungkas Syaiful mengakhiri bincang santai dengan penulis. Semoga tulisan ini bermanfaat. (*)
Penulis Wartawan Madya-PWI-Dewan Pers
