Pandemi, Sidoarjo Kesulitan Bantu UMKM Karena Terbentur Peraturan

Sidoarjo-Pijaronline.net-Masa pandemi saat ini, banyak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kesulitan modal. Namun, Pemkab Sidoarjo kesulitan memberikan bantuan karena terbentur peraturan.

Pemkab Sidoarjo bisa membantu UMKM hanya melalui dana hibah dan penghargaan. Dan, ini cukup menghambat untuk menyokong pertumbuhan UMKM.

Bila skema hibah, diperlukan proposal pengajuan dari UMKM bersangkutan untuk mendapat bantuan. Pengajuan proposal tersebut nantinya baru bisa dimasukkan dalam perencanan anggaran tahun berikutnya.

“Padahal UMKM butuh bantuannya harus cepat. Pada masa pandemi saat ini banyak UMKM kesulitan modal. Jika menggunakan skema hibah, maka pemkab baru bisa meyalurkannya di tahun berikutnya. Ini terlalu lama dan bisa membuat UMKM gulung tikar,” kata Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Jumat (3/12). Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Muhdlor.

Sebaliknya bila menggunakan skema penghargaan maka ada pajak hadiah yang harus dibayarkan sebesar 25 persen. ”Ini tentu saja mengurangi nominal bantuan yang bisa diberikan,” jelasnya.

Apa solusinya? Perlu penguatan kerjasama antar daerah khususnya di jawa Timur bisa menjadi kunci penting untuk memberikan dukungan terhadap UMKM.

“Saya kemarin bertemu para kepala daerah dalam rapat Kerja Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). Saya sampaikan kalau penguatan konektivitas antar daerah bisa memperkuat rantai pasok logistik bagi UMKM unggulan di tiap-tiap daerah. Karenanya saya terus mendorong agar penguatan konektivitas antar daerah bisa segera dilakukan dan jika sudah ada, agar diperkuat,” ujarnya.

Rantai pasok logisitk ini jadi bagian penting bagi pertumbuhan UMKM. Itu karena komponen biaya produksi bisa ditekan. Maka UMKM mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dari sisi harga. “Penguatan rantai pasok logistik bisa dimulai dari bahan baku hingga hasil barang siap jual. Jadi itu solusinya. Semoga konektivitas bisa terealisir,” tegasnya. (ruf/ins)